Jl. Limau I No. 2, Kebayoran Baru Jakarta Selatan
(021) 722 3902
secretariat@ipkcenter.org

Toll Road Discussion

IPKC

POLICY BRIEF
DISKUSI PRIORITAS JORR, JOORR dan KEBIJAKAN 6 RUAS TOL DKI

 

IPKC TOLL ROAD ROUND TABLE

Tanggal 7 Februari 2013
(Gedung Bina Marga Lt. 2 Kementerian Pekerjaan Umum Jl. Pattimura 20)

Ada  4 (empat ) isu utama, berikut ini uraiannya :

1. Jalur busway Vs. Kelayakan Investasi

Kelayakan investasi jalan tol sangat ditentukan oleh besarnya volume atau demand lalu lintas.  Pengendara mobil yang membayar tol berharap mendapatkan keuntungan waktu perjalanan yang lebih singkat dan melintasi rute yang lebih pendek, BUKAN  karena mereka ingin membiayai investasi pembangunan prasarana angkutan umum.

Pendukung 6 ruas jalan tol:
Penyediaan jalur khusus busway pada sebagian atau keseluruhan 6 ruas jalan tol merupakan kebijakan yang memprioritaskan pembangunan angkutan umum (mobilitas orang) sebagai upaya menangani kemacetan di Jakarta. Penambahan jalan tol di atas jalan arteri akan meningkatkan kapasitas koridor dan memperlancar pergerakan lalu lintas pada koridor yang dilayani.

Penolak 6 ruas jalan tol:
Karena keterbatasan lahan 6 ruas jalan tol akan dibangun melayang (elevated) memanfaatkan ruang di atas jalan, kali dan lahan KA. Jalur busway di dalam jalan tol semacam ini akan mengurangi fleksibilitas perencanaan operasi bus untuk merespond demand penumpang yang terus berubah dimasa mendatang. Fasilitas halte busway tiap 2 km dengan tinggi 10 meter dapat menyulitkan penumpang yang melakukan transfer.

Analisis:
Pengadaan jalur busway dalam rencana 6 ruas jalan tol berpengaruh mengurangi pendapatan (kelayakan investasi)  tol. Jika 6 ruas jalan tol tetap dibangun dengan menyediakan satu lajur khusus untuk busway, hilangnya peluang pendapatan tol pantas mendapat kompensasi agar kelayakan investasi tetap terjamin. Bagaimana bentuk kompensasi tersebut,  bagaimana penetapan dan mekanisme tarif tol dengan adanya jalur busway,  apakah ada dan perlu penyertaan dana public menjadi isu tersendiri yg harus dicari jalan keluar. Apakah pengendara mobil yang pindah ke jalur busway saat jalur busway lengang, akan terkena/ membayar ekstra tol?

Usulan:
Jika memang kebijakan ini akan ditempuh sementara belum ada aturan khusus untuk hal ini, perlu dilakukan amandemen aturan tarif tol yg memungkinkan subsidi antar moda,  juga aturan operasi jalur busway di ruas tol.

Tindak lanjut:
Perlu rumusan mekanisme perhitungan /pembebanan tarif tol utk menutup biaya investasi jalur busway dan penyertaan dana public bila ada. Perlu amandemen Bab jalan tol dalam UU Jalan, untuk mencakup ketentuan operasi jalur khusus busway di jalan tol.

 

2. Kelengkapan Sistem Jaringan, Penambahan Rasio Jalan vs Kemacetan Baru

Jalan tol merupakan bagian dari jaringan jalan nasional yang utamanya disediakan untuk menjamin kelancaran pergerakan nasional (antar kota), jarak jauh. Pesatnya urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah megapolitan Jabodetabek membutuhkan jaringan jalan tol utamanya jalan lingkar ataupun radial yang menerus, dengan akses lokal (pintu keluar/masuk) yang sangat dibatasi.

Pendukung 6 ruas jalan tol
6 ruas jalan tol membantu dan menambah kelengkapan jaringan jalan nasional yang utamanya akan melayani arus lalu lintas menerus dan angkutan barang/ logistik. Jal tol ini juga akan memperbaiki sistem jaringan jalan radial (barat-timur) dalam kota Jakarta, disamping melayani lalu lintas menerus. Keberadaannya akan mengurangi beban lalu lintas di jalan eksisting.

Penolak 6 ruas jalan tol
Pembagunan 6 ruas jalan tol hanya akan meningkatkan rasio jalan kurang dari 1% (sangat marginal) sehingga rencana ini tidak akan memberi dampak significant dalam mengatasi kemacetan. Penyelesaian ruas W2 yang merupakan missing-link JORR dan menyegerakan penyelesaian JOORR diyakini untuk saat ini akan lebih efektif dapat mengurangi dan mengurai lalu lintas menerus dan angkutan barang di dalam kota. Kalau fungsi akses tidak terkendali, keberadaan ruas tol dalam kota akan merubah formasi ruang kota yang dilintasinya, dan akan menimbulkan kemacetan baru (pemborosan sumberdaya) yang tak terbayangkan.

Analisis
Jaringan jalan di Jakarta memiliki banyak masalah. Dari sisi sitem jaringan, masih nanyak missing-link yang menyebabkan hambatan bagi sebaran arus lalu lintas  menerus, baik dari jalan –jalan arteri ke jalan-jalan kolektor maupun lokal. Kesesuaian antara sistem jaringan dengan pola tata guna lahan juga masih perlu diperbaiki.

Usulan
Masalah kelengkapan sistem jaringan jalan memerlukan perencanaan dan manajemen infrastruktur jalan yang baik. KemenPU dan Kemenhub dapat membantu DKI melakukan evaluasi kelengkapan sistem jaringan jalan secara komprehensif beserta sistem manajemen lalu lintas yang menyeluruh ( tol dan non tol )untuk melayani lalu lintas menerus, angkutan barang, dan lalu lintas komuter harian.

Tindak lanjut:
Indentifikasi dan inventarisasi ruas-ruas missing-link dan persiapkan dengan matang revisi RPJMD dan Tatrawil DKI utk menjadi pedoman di masa datang.  Persiapan  6 ruas tol harus dilengkapi dengan kajian Amdall dan Andalalin oleh tim yg independen. Khusus Andalalin, penempatan dan pembatasan pintu keluar masuk tol harus dilengkapi dengan kajian simulator mikroskopik lalu lintas yang mencakup indikasi dampak kemacetan ke jaringan jalan eksisting  dan upaya penanggulangan dan mitigasinya.

 

3. Pembangunan Jalan Tol Perkotaan vs Sustainable Urban Transport

Hasrat membangun transportasi perkotaan yg berkelanjutan di Indonesia semakin meningkat da nmenjadi keharusan . Pembangunan dan penambahan ratio jalan yang merupakan tupoksi PU kerap dianggap bukan solusi permanen bagi kemacetan. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri pentingnya peran infrastuktur jalan dalam keberlanjutan sistem transportasi perkotaan. Perlu perumusan peran infrastuktur jalan secara terpadu dalam pembangunan transportasi berkelanjutan di perkotaan.

Pendukung 6 ruas jalan tol
Pengembangan angkutan massal di Jakarta lebih besar berbasis jalan dibandingkan rel, sehingga tetap ada kebutuhan penambahan jalan yang juga dikarenakan terus tumbuhnya jumlah kendaraan pribadi. Selain daripada itu, kelancaran lalu lintas jalan sangat dibutuhkan oleh angkutan barang. Rasio jalan di Jakarta masih sangat rendah dibandingkan kota lain yang telah memiliki sism angkutan umum yang sangat baik.

Penolak 6 ruas jalan tol
Dalam jangka panjang 6 ruas jalan tol akan menciptakan induced traffic (umumnya dari suppressed demand) yang akan memperparah dan memperluas kemacetan yang ada. Ditambah dengan subsidi BBM yang sangat besar, demand yang ada saat ini bukanlah respon demand yang rasional. Karena keterbatasan lahan, banyak trase dari 6 ruas jalan tol sejajar dengan jaringan angkutan masal (busway dan KRL). Secara empiris persaingan antar moda di koridor yang sama selalu dimenangkan oleh kendaraan pribadi. Disamping itu, bila tidak tersosialisasikan dengan baik, kompetisi baru antar-moda ini dianggap sebagai ancaman bagi kelangsungan usaha operator angkutan umum eksisting.

Analisis
Bagaimana PU mendefinisikan kembali filosofi pembangunan infrastuktur jalan agar menjadi bagian integral dalam perwujudan transportasi perkotaan berkelanjutan di Indonesia. Bagaimana PU merespon induce demand akibat distorsi subsidi BBM yang sangat besar. Bagaimana kesesuaian antara tata ruang dan infrastructure jalan dalam transportasi berkelanjutan.

Usulan
Membuat konsep transportasi berkelanjutan dalam kebijakan pembangunan jalan tol perkotaan di tingkat nasional. PU perlu merumuskan ulang peran jalan tol perkotaan dalam mewujudkan transportasi berkelanjutan di perkotaan.

Tindak lanjut
Perumusan peran infrastruktur jalan dalam pengambangan sustainable urban transport

 

4. Konsistensi Kebijakan  Pusat dan Daerah vs  Fungsi Public Consultation

Gubernur Joko Widodo mengambil kebijakan untuk meninjau ulang rencana pembangunan 6 ruas Jalan Tol dalam Kota. Kebijakan ini merupakan realisasi janji semasa kampanye untuk menerapkan konsep transportasi berkelanjutan (pro-green) semasa kepemimpinannya.  Konsep ini mengedepankan pergerakan orang ketimbang kendaraan, sehingga lebih mengutamakan pembangunan dan perbaikan moda angkutan umum (busway, bus, kereta api, walkable, jalur sepeda) dibandingkan memfasilitasi moda angkutan pribadi (mobil dan motor).

Pergantian Kepala Daerah tidak seharusnya merubah strategi kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Fungsi public hearing ataupun konsultasi publik (bottom up) sebaiknya dilakukan saat awal persiapan perrencanaan dalam rangka apa pun (memahami masalah, memilih strategi atau pun mencari masukan) sebagai pelengkap top -down approach.  Sekali strategi ditetapkan, dan pilihan diputuskan, fungsi hearing terbatas hanya untuk mengurangi dampak negatif akibat pembangunan.

Pendukung 6 ruas jalan tol
Pembangunan 6 ruas jalan tol saat ini sudah mencapai tahap pemilihan pemenang tender pengelola yang akan membangun, mengoperasikan, dan memelihara jalan tol tersebut. Rencana pembangunan ini merupakan kebijakan Gubernur DKI yang lama untuk mengatasi kemacetan dengan argument bahwa pembangunan tersebut akan meningkatkan rasio jalan di DKI, melengkapi system jaringan tol DKI, dan pelibatan investor swasta dalam pembangunan infrastruktur di DKI.

Penolak 6 ruas jalan tol
Kebijakan Gubernur untuk meninjau ulang rencana pembangunan 6 ruas jalan tol menunjukkan adanya masalah dalam proses perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan infrastruktur transportasi. Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan merupakan keniscayaan dalam tatanan demokrasi, yang mekanismenya perlu diatur agar tidak counter-produktif.

Analisis
Perubahan proses konsultasi public dalam penetapan pembangunan jalan tol (yang semula diatur dalam Permen PU No. 26/2006 tentang pedoman pengadaan pengusahaan jalan tol kemudian dianulir dalam Permen PU No. 13/2010 tentang pedoman pengadaan pengusahaan jalan tol) perlu ditinjau kembali. Sehingga, di masa datang tidak terulang lagi perubahan kebijakan akibat tekanan public yang suaranya diabaikan dalam proses perencanaan pembangunan.

Usulan
Perlu diantisipasi dan dicegah berubah-rubahnya kebijakan, bila  ada pergantian Kepala Daerah.  Mengingat masih banyak peluang pembangunan infrastruktur di sekitar DKI Jakarta, bila tak terhindari  penundaan pembangunan 6 ruas tol, perlu dicari kompensasi  peluang usaha yang dapat dikerjasamakan kepada investor. Pembahasan kompensasi atau trade-off ini dapat dilakukan secara internal di lingkungan pemprov DKI karena konsorsium pemenang masih dominan BUMD dan BUMN.

Tindak Lanjut
Perlu perumusan ulang mekanisme keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur.